Guna memantapkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota demi suksesnya pembangunan di Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (10/10/2019).
Rapat yang diikuti Kepala Daerah 13 Kabupaten/Kota di Kalsel dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kalsel tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor.
Dalam sambutannya Sahbirin mengatakan, pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota memiliki tanggung jawab yang sama yakni memakmurkan, mensejahterakan, dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya.
“Rapat Koordinasi Kepala Daerah dilaksanakan setiap tahun, agar fungsi dan tugas pemerintah daerah bisa terlaksana dengan baik, serta mampu menjawab setiap perubahan dan tantangan yang berkembang baik dalam lingkup kewilayahan lokal, nasional, dan internasional,” ujar Sahbirin.
Dalam Rakor Kepala Daerah tersebut, lanjutnya, pemerintah akan lebih fokus pada penanganan masalah kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti penanganan stunting, kematian bayi dan ibu melahirkan, serta penurunan perkawinan usia anak yang tercantum dalam kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Pada Rakor kali ini kita juga akan fokus pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2020 mendatang, kita ingin Pilkada di Kalsel berlangsung sukses, tertib, aman, dan damai seperti penyelenggaraan Pilkada sebelumnya,” imbuhnya.
Selain permasalahan di atas, permasalahan bencana di Kalsel juga perlu dicermati dimana penanganan bencana alam seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), banjir, dan tanah longsor perlu penanganan bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Khusus penanganan karhutla di tahun 2019 ini saya secara pribadi dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel mengapresiasi Pemerintah Kabupaten/Kota, serta TNI-POLRI yang konsen menangani permasalahan Karhutla,” ungkap Paman Birin sapaan akrab Gubernur Kalsel.
Menjelang pergantian musim dari kemarau ke musin hujan, Paman Birin mengajak seluruh Kepala Daerah untuk memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi banjir agar bisa melakukan pencegahan lebih awal.
Lebih jauh Sahbirin mengatakan, selama hampir 4 tahun mengemban amanah rakyat sudah banyak prestasi yang diraih pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diantaranya perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 6 kali berturut-turut, nilai A untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), program penghijauan terbaik di Indonesia, serta mendapat posisi ke-8 dalam penilaian integritas oleh KPK yang mengungguli DKI Jakarta.
“Kalsel juga termasuk provinsi paling cepat penanganan stunting di Indonesia dari 44,3 persen pada tahun 2013 menjadi 33,1 persen di tahun 2018. Selain itu Kalsel juga menjadi provinsi tercepat memperoleh geopark nasional untuk Geopark Meratus, angka kemiskinan pun dibawah rata-rata nasional,” jelasnya.
Meskipun telah meraih berbagai macam prestasi, Sahbirin menuturkan masih ada sektor yang harus dibenahi bersama oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seperti tingginya perkawinan usia anak, dan rendahnya rata-rata lama sekolah, stunting, serta masalah kesetaraan gender.
“Hal ini merupakan masalah kita semua, perlu keterlibatan semua pihak termasuk instansi lintas sektoral untuk mengatasinya seperti PKK, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pelibatan lintas sektoral sangat strategis dalam pencegahan permasalahan tersebut,” pungkasnya. MC Kalsel/Jml
