Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kalsel melaksanakan pelatihan Penguatan Kapasitas Perempuan Anggota DPRD Terpilih Provinsi dan Kabupaten/Kota Hasil Pemilu 2019 di hotel Mercure Banjarmasin, Selasa (24/9/2019). Pelatihan tersebut digelar dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi yang sedang dibangun dan diperjuangkan, terutama terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pelatihan yang diikuti 42 perempuan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalsel tersebut dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 24 sampai 26 September 2019.
Gubernur Kalsel, dalam sambutan tertulis yang disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel, Adi Santoso mengatakan peran para anggota legislatif perempuan saat ini menjadi sangat strategis.
“Anggota legislatif perempuan harus melakukan pengawalan dan pendampingan, agar produk-produk kebijakan seperti legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dihasilkan sinergis dengan program dan komitmen nasional dan global dalam rangka mewujudkan planner 50:50 gender equality pada tahun 2030,” kata Adi.
Sejarah telah mencatat perjuangan panjang perempuan memperoleh haknya untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kegiatan politik. Seiring waktu, hasil perjuangan perempuan di panggung politik semakin nyata terlihat dari tersedianya 30% kuota bagi caleg perempuan di setiap partai politik.
“Alhamdulillah perwakilan perempuan terutama di DPRD Kalsel sudah mencapai 20 persen. Semoga dapat menjadi wakil rakyat yang representatif dalam meningkatkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ujar Adi.
Untuk itu, melalui pelantikan dan pendidikan politik mengenai isu gender, diharapkan akan memberikan semangat kepada anggota legeslatif perempuan untuk memajukan demokrasi dan mengakhiri depolitisasi perempuan serta mampu meningkatkan partisipasi politik bagi kaum perempuan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) Kalsel, Husnul Hatimah mengatakan tujuan pelatihan untuk meningkatkan kualitas perempuan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota agar mampu melaksanakan tugas legislasi pengawasan dan anggaran.
“Tujuan dari pelatihan ini untuk meningkatkan kualitas komunikasi politik, memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak serta meningkatkan kualitas politik perempuan yang mampu berperan dalam pengambilan keputusan di lingkungan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota,” pungkas Husnul. MC Kalsel/scw