Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Wartono memimpin Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru, Senin (16/9/2019).
Rapat Paripurna yang digelar di ruang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru ini dihadiri oleh Wali Kota Banjarbaru, Nadjmi Adhani serta para kepala SKPD lingkup pemko Banjarbaru dan camat se-kota Banjarbaru.
Rapat paripurna membahas agenda pandangan umum fraksi terhadap penyampaian Raperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah TA. 2020 sekaligus jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
Mengenai Kabut asap dan Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sedang terjadi di Kota Banjarbaru juga dibahas dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru.
Nadjmi Adhani mengatakan fraksi-fraksi banyak memberikan masukan pada rapat paripurna tersebut, salah satunya untuk dapat memaksimalkan pelayanan di tahun 2020, kemudian masukan mengenai bidang pendidikan dan kesejahteraan tenaga pengajar di Kota Banjarbaru, termasuk juga membahas tentang karhutla yang menyebabkan kabut asap di Kota Banjarbaru.
“Status karhulta di Banjarbaru, dari status siaga dinaikkan menjadi status darurat karhutla,” katanya.
Terkait dengan dugaan banyaknya lahan yang terbakar di wilayah Banjarbaru diduga dilakukan oleh para petani, Nadjmi menepis hal tersebut karena menurutnya di beberapa lokasi titik terjadinya kebakaran lahan tidak terdapat lahan pertanian milik masyarakat Banjarbaru.
“Karena lahan rawa atau lahan gambut yang mengalami kebakaran tidak ada wilayah pertanian milik masyarakat Banjarbaru apalagi lahan sawit, diduga kebakaran ini berasal dari wilayah tetangga yang meluas hingga masuk ke wilayah kita Banjarbaru,” katanya. Mc Kalsel/Azmh
