Banjarbaru, Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Sambang Lihum, milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kekurangan tenaga dokter spesialis di luar kesehatan jiwa dan dokter spesialis jiwa konsultan, Sumber Daya Manusia (SDM) medis hingga saat ini baru 35 persen.
Salah satu akibat kekurangan ini dikarenakan tenaga medis yang dimiliki masih menempuh jenjang pendidikan dan membutuhkan waktu 2 tahun untuk selesai, sedangkan mengisi kekurangan dokter spesialis di luar kesehatan jiwa dikerjasamakan dengan rumah sakit umum di Kalsel.
Direktur Utama RSJD Sambang Lihum, IBG Dharma Putra mengakui rumah sakit tersebut hampir turun kelas dari A menjadi B. Jika turun kelas, ujarnya, maka rujukan penanganan lanjutan pasien gangguan jiwa dan narkoba harus dirujuk ke luar Kalsel.
“SDM kami baru 35 persen, syarat sertifikat paripurna A harus memiliki 75 persen SDM. Solusinya kami mencari bantuan tenaga medis yang dibutuhkan ke Surabaya, Jawa Timur. Kami MoU peminjaman tenaga kesehatan spesialis konsultan jiwa, ” ujar Dharma, Rabu (21/8).
Proses mendapatkan persetujuan dari Pemprov Jawa Timur menurut Dharma hampir tidak memenuhi batas waktu penilaian akreditasi rumat sakit. Ia mengaku bisa mengejar batas waktu itu karena Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor turun tangan.
“Awalnya proses tanda tangan persetujuan peminjaman dokter spesialis konsultan jiwa waktunya satu bulan, akhirnya Pak Gubernur Sahbirin turun tangan menelpon Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah, tanggal 6 Agustus kita ke Jawa Timur MoU sudah ditanda tangan ibu Gubernur, dan tanggal 7 Agustus suratnya kita bawa ke Kementerian Kesehatan dan alhamdulillah akreditasi kita tetap A, seandainya lewat dari tanggal 12 Agustus kita memasukan peminjaman SDM itu maka rumah sakit turun kelas, ” beber Dharma seraya menyebut perhatian Gubernur Kalsel terhadap rumah sakit cukup besar.
Dharma mengaku pihaknya sudah mengusulkan kebutuhan tambahan SDM dokter spesialis pada penerimaan CPNS 2018, namun yang disetujui hanya satu orang perawat. Sebagai solusi jangka panjang, lanjutnya, pihaknya mencari kerjasama dokter spesialis melalui tenga kontrak.
“Melalui rencana penerimaan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) kami juga sudah mengusulkan kebutuhan dokter spesialis. Mudah-mudahan dapat disetujui sehingga melengkapi SDM kami,” ucapnya. Mc Kalsel / Fuz
