JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI, memuji upaya terukur Pemprov Kalsel, dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh, pada Asistensi Penerapan Reformasi Birokrasi di Kantor Kemenpan RB, Selasa (11/6) pagi.
Daerah dipimpin Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau biasa akrab disapa Paman Birin dan Wagub H Rudy Resnawan
juga dinilai berhasil meretas sejarah pencapaian kinerja birokrasi.
Ini dibuktikan atas keberhasilan meraih Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A 2018.
“Selamat kepada Kalsel yang sudah membuat sejarah, karena menjadi salah satu Provinsi yang mendaptkan predikat A di luar Pulau Jawa,” ucap Yusuf.
Masih dikatakan Yusuf, setelah prestasi SAKIP, Kalsel juga penting menyempurnakan lagi dengan penghargaan lain yaitu predikat Wilayah Bebas Korupsi ( WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ( WBBM).
Terkait hal itu, Yusuf berharap, tahun 2019, Pemprov Kalsel melaiui SKPD atau unit kerja bisa meraih prestasi WBK dan WBBM.
“Saya berharap, tahun depan Provinsi Kalsel minimal 1 kalau bisa 10, unit kerja yang masuk dan mendapatkan atau meraih predikat WBK dan WBBM dari Kementerian PAN dan RB,” ucapnya.
Sementara itu pada Asistensi Penerapan Reformasi Birokrasi di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor melalui Sekdaprov H Abdul Haris Makkie, mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan pembinaan Kemenpan RB.
” Terimakasih kepada Kemenpan RB, yang sudah banyak memberikan bimbingan dan asistensi kepada kami. Pemprov Kalsel akan terus berupaya melakukan perubahan dan inovasi bagi peningkatan kualitas birokraksi pemerintahan,” papar Haris saat membacakan sambutan gubernur.
Pada acara di ikuti para Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala SKPD serta Sekretaris di lingkungan Pemprov Kalsel, Gubernur Paman Birin berharap seluruh pimpinan SKPD segera melakukan langkah- langkah nyata bagi peningkatan kualitas birokrasi.
Gubernur mengingatkan meski , Indeks Reformasi Birokrasi Kalsel sudah mengalami peningkatan, pihaknya akan terus meningkatkan.
Seperti diketahui, Indeks Reformasi Birokrasi semula hanya 64,93 persen di tahun 2017, menjadi 65,92 persen di tahun 2018. Humpro – Mc Kalsel
