Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan Penandatanganan komitmen bersama pengelolaan SP4N LAPOR! dan Bimtek Aplikasi Lapor di Pemerintahan Kota Banjarmasin di Hotel Swiss Bell Banjarmasin, Selasa (9/4/2019).
Kegiatan penandatanganan komitmen bersama ini sebagai upaya penguatan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional bagi Pemko Banjarmasin yang dilakukan secara langsung oleh Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina beserta jajaran Kepala SKPD Lingkup Kota Banjarmasin, para Camat se-Kota Banjarmasin dan Kabag se-Kota Banjarmasin.
Ibnu Sina mengatakan ada lima SKDP Pemko Banjarmasin menjadi sorotan. Mereka tercatat paling banyak menerima aduan dari masyarakat di Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR) diantaranya Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Damkar, Dinas LH, dan yang terakhir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Selanjutnya untuk SKPD pertama yang paling banyak mendapat aduan yakni soal infrastruktur yang ditangani oleh Dinas PUPR. “Masih banyak aduan, misal seperti jalan rusak, jembatan, dan drainase mampet,” ucap Ibnu.
Kemudian Dinas Perhubungan, aduan yang paling banyak masuk di LAPOR terkait parkir. Pasalnya hingga saat ini masih banyak ditemukan pungutan liar, atau tidak sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan Pemkot. Khususnya untuk parkir yang bersifat retribusi.
Lalu Satpol PP dan Damkar juga tak luput menjadi tren untuk aduan masyarakat. Yang paling banyak dilaporkan terkait penertiban, Penegakan Perda dan Perwali atau, penertiban PKL. “Satpol PP juga masuk yang paling banyak dilaporkan,” terangnya.
Kemudian Dinas LH, yang sering dilaporkan terkait pengelolaan sampah. Dan yang terakhir Disdukcapil, terkait ketersediaan blangko e-KTP yang sering kosong.
“Tapi karena memang permintaan dari masyarakat yang lebih banyak daripada blangko yang dikirim pusat. Sehingga sering menjadi terlambat. Tapi masih ada KTP sementara, itu masih bisa dipakai,” ungkapnya.
Ia juga menyatakan, dengan adanya aduan melalui LAPOR yang sudah terintegrasi dengan 41 SKPD tersebut menunjukkan semakin baiknya kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi yang kadang kala tak terlalu diperhatikan oleh pemerintah.
Maka dari itu berdasarkan data dari LAPOR Banjarmasin, sejak 2017 hingga sekarang tren aduan masyarakat terus meningkat. Sebut saja seperti 2017 sejak Juni- Desember ada 360 aduan yang diterima. Kemudian pada 2018 meningkat menjadi 717 aduan. Sedang untuk 2019 ini sejak Januari -April sudah ada 556 aduan yang disampaikan.
Oleh karena itu saya mengklaim, jika semua aduan hampir semua sudah ditindak lanjuti oleh SKPD terkait dan hanya beberapa yang tidak tertangani dikarenakan salah alamat. Misal, aduan bukan masuk ranah Pemkot, atau aduan tidak lengkap.
“Rata-rata selalu tindaklanjuti. Ada batas maksimal, 2 sampai 3 hari kerja SKPD harus memberi tanggapan. Dan rata-rata persentase penyelesaian setiap tahunnya diatas 90 persen,” katanya.
Dikesempatan yang sama, Pimpinan United States Agency for International Development (USAID) of Indonesia, Anders Mantius, mengatakan, USAID sangat menghargai keterbukaan Pemko yang telah menggunakan masukan berupa keluhan dan kritik dari masyarakat sebagai langkah strategis, dalam upaya mewujudkan kota yang lebih nyaman dan sejahtera bagi masyarakat.
“Pemerintah punya tugas untuk mendengarkan masukan dari masyarakat untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan ini juga dirangkaian dengan penyerahan cendera mata dan kain sasirangan oleh Walikota Banjarmasin kepada Pimpinan United States Agency for International Development (USAID) of Indonesia, Anders Mantius. MC Kalsel/tgh
