Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diketahui saat ini hanya satu orang yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP – Damkar) Kalsel. Jumlah ini masih jauh dari ideal.
Menurut Kepala Satpol PP dan Damkar Kalsel, Zaqly Asswan Helmi, idealnya di setiap satuan dilengkapi dengan minimal lima orang PPNS. Dikatakannya, tugas pejabat PPNS cukup berat, yaitu memeriksa aturan perundang-undangan.
“Memang kalau se Kalsel di setiap satuan ada pejabat PPNS, tapi jumlahnya tidak banyak,” jelas Zaqly usai pembukaan rapat koordinasi penegakan perda/perkada dan tim PPNS se Kalsel, Rabu (3/4) malam di Hotel Treepark Banjarmasin.
Ia menambahkan, tidak sembarang pegawai bisa menjadi PPNS, banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya pangkat minimal III a dua tahun dan sarjana sesuai PP 58 tahun 2010. Syarat yang tak kalah penting adalah mengikuti pendidikan khusus penyidik di Mega Mendung, Jawa Barat. “Di sana pendidikannya bareng sama penyidikan kepolisian dan lainnya. Jadi tidak bisa orang sembarangan ditugaskan,” katanya.
Syarat lainnya pejabat PPNS juga memegang kartu penyidik yang harus diperpanjang secara berkala. Apabila sudah tidak berlaku, maka tidak diperkenankan kembali menjadi PPNS. “Usulan nama untuk jadi PNNS memang saat ini sudah ada, kami rencanakan yang bersangkutan mengikuti pendidikan di Mega Mendung. Memang perlu biaya tapi tidak masalah karena sudah kami programkan. Kami berusaha memenuhi komposisi ideal PPNS,” tegas Zaqly.
Ia menambahkan, tugas rutin PPNS melakukan monitoring dan penyelidikan pelanggaran peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Selain juga tugas-tugas penyelisikan undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan lainnya. “Pengamanan aset daerah juga salah satu tugas rutin pejabat PPNS. Makanya dari situ diperlukan keahlian khusus yang didapatkan dari pendidikan,” urainya. Kalimantan post – Mc Kalsel
