Seiring dengan perkembangan zaman tantangan pembangunan semakin kompleks, hal ini menuntut pemerintahan untuk lebih tanggap dan proaktif dalam menyelesaikan permasalahan dimasyarkat. Dinamika ini juga menuntut pemeirntah untuk terus berinovasi dalam memajukan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Sebuah inovasi bukan berarti harus dimaknai sebagai hal yang baru, esensi inovasi adalah membangun menuju arah yang lebih baik, disertai keselarasan antara inovasi tersebut dengan birokrasi sebagai instrumen dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan” kata Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Banjarmasin, Rabu (6/2/2019).
Menurutnya, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) menjadi alat untuk menunjukan efektifitas dan efisiensi budaya kinerja birokrasi penyelenggara pemerintahan sebagai bentuk pertanggung jawaban seluruh hasil kinerja pemerintah kepada masyarakat.
“Ketentuan ini telah diatur melalui PP No. 29 tahun 2014 tentang SAKIP dan ketentuan tersebut menyebutkan bahawa akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintahan” imbuhnya.
Ditambahkannya, Pemprov Kalsel terus berupaya mewujudkan birokrasi profesional yang berorientasi kepada pelayanan publik, oleh kerenanya Pemprov Kalsel memiliki berbagai langkah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan melakukan penyelarasan kinerja dari level pejabat hingga staf dalam mengelola isu ditingkat Pemda.
“Selain itu, Pemprov Kalsel telah menerapkan E-SAKIP yang memudahkan SKPD memiliki data kinerja dengan output berupa rencana SKPD, laporan efesiensi penggunaan dana, dan laporan pengukuran kinerja per-triwulan” pungkasnya. MC Kalsel/Jml
