Banjarmasin, Humas Info_Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan Lokakarya Nasional dalam rangka pencegahan ancaman tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme, dalam kegiatan tersebut akan dibahas berbagai permasalahan terkait Program Preventing/Countering Violent Extremism (P/CVE) dan bersama – sama menyusun work plan HARMONI serta mekanisme implementasi proyek harmoni tersebut.
Dalam Lokakarya yang di ikuti dari 12 Kementerian atau Lembaga yang akan berlangsung selama 3 hari, dihadiri langsung Sekretaris Jenderal Kemenkumham R.I, Bambang Rantam Sariwanto, Sihabbudin Dirjen Pemasyarakatan periode 2011-2013 selaku Tim Perumus Rancangan Undang-undang tentang Terorisme, Staf Ahli Menteri bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Haru Tantomo, Plt.Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Ferdinand Siagian selain itu juga turut hadir para Direktur diantaranya, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Ditjen Pemasyarakatan Harun Sulianto, serta para pejabat adminstrator pada unit eselon I di lingkungan Kemenkumam RI.
Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Imam Suyudi mendukung kegiatan Lokakarya dan merasa bangga karena Banjarmasin menjadi tempat peyelengaraan Lokakarya skala nasional tersebut, “Diselengarakannya lokakarya dalam rangka penangkalan ekstrimisme dan kekerasan dengan fokus deradikalisasi dan anti teroris atas kerjasama pemerintah United Satate of America dengan Republik Indonesia sehingga hasil dari Lokakarya ini memberikan sumbangsih dalam kebijakan pemerintah, selain itu peserta dan rombongan juga berencana mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin dan Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin.”katanya. Senin (13/11) saat menerima laporan rencana kegiatan oleh Kabag PP, Andi Basmal.
Sementara itu Sesuai penunjukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Bagian Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal sebagai ‘Executing agency’ atau focal point bidang Democratic Governace sebagaimana nota kesepahaman antara Kemenkumham dengan USAID. Kerjasama ini telah berjalan selama satu tahun, sejak ditandatanganinya Individual Arrangements (IA) pada tanggal 4 Agustus 2016, dan rencana kerja sama di tahun ke dua akan dilanjutkan karena pendekatan USAID dalam bidang CVE didasari pada kerjasama, kemitraan, dan pengembangan masyarakat sipil yang dapat menguntungkan kedua belah pihak sebagimana yang telah berlangsung antara Presiden RI dan Presiden Amerika Serikat mengenai CVE dalam implementasi proyek MAJU, CEGAH, BERSAMA karenanya Provinsi Kalimantan Selatan ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan “Lokakarya Konsultasi Desain Program P/CVE HARMONI bersama United States Agency International Development (USAID) yang akan digelar dari tanggal 15-17 November Tahun 2017 bertempat di Hotel Mercure Banjarmasin.
Lokakarya ini dilaksanakan atas ‘Assistance Agreement’ antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat dalam rangka penanggulangan terorisme.”Kerjasama kemenkumham dengan USAID terus berlanjut dimana pada bulan lalu Director Office of Democracy, Rights and Governance (DRG) USAID/ Indonesia David Hoffman bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham RI, Bambang Rantam Sariwanto dari pertemun tersebut Proyek CVE dinamakan ‘HARMONI’ saat pertemuan tersebut Sekjen mendukung dan mendorong kegiatan tersebut dengan membentuk Tim perumus terkait rencana proyek HARMONI proyek CVE mengingat penanganan terorisme ini berkaitan dengan radikalisasi yang berujung pada intoleransi.”Ungkap Kabag Kerjasama Luar Negeri, Dwi Rahayu Eka Setyowati.(humas kanwil)
