2019, Banjarmasin Bebas Kumuh

Walikota Banjarmasin, H. Ibnu Sina (tengah) menandatangani komitmen bersama tentang Pembangunan Kota Berkelanjutan di acara peringatan Hari Habitat Sedunia dan Hari Kota Sedunia yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, Senin (6/11). MC Kalsel/Scw

Walikota Banjarmasin, H. Ibnu Sina menandatangani komitmen bersama tentang Pembangunan Kota Berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta dan diikuti sekitar 27 Walikota dan Bupati se-Indonesia serta 35 perusahaan yang berkomitmen sama dengan pemerintah, dan merupakan rangkaian peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia, Senin (06/11).

Menurut H. Ibnu Sina, kegiatan Kementerian PUPR sejalan dengan proses pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan Pemko Banjarmasin. Tahun 2016 lalu, Pemko Banjarmasin telah berhasil mengurangi pemukiman kumuh. Dari luas 549,9 hektar, yang berhasil diatasi Pemko Banjarmasin sekitar 152.81 hektar atau sekitar 27.8 persen, dan program pengurangan wilayah kumuh itu, diharapkan akan teratasi seluruhnya tahun 2019 nanti. “Target kita sampai tahun 2019 nanti yang berhasil diatasi sekitar 396 hektar atau sekitar 72 persen melalui program 100-0-100 (100 persen akses air bersih, 0 persen kumuh, dan 100 persen akses sanitasi yang layak) dengan biaya dari APBD dan APBN melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU),” ujarnya.

Lebih lanjut orang nomor satu di kota berjuluk seribu sungai ini menyatakan, program pembangunan berkelanjutan itu perlu dilakukan untuk menciptakan kota yang nyaman dan bersih bagi masyarakat.

Dari informasi terhimpun, di Kota Banjarmasin kawasan yang menjadi obyek pra revitalisasi antara lain koridor Jalan Veteran dan Kelayan Barat. Untuk wilayah Kelayan Barat rencananya akan dijadikan Kampung Susun, Wisata Tepi Sungai, Pasar Lama Tepi Sungai, Wisata Rumah Tradisional Banjarmasin, Wisata Pasar Tepi Sungai Kelayan Barat dan Ruang Terbuka Publik.

Rencana tersebut berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dengan melihat pembagian tata ruang wilayah, serta potensi lingkungan sekitar termasuk penanganan titik lokasi permukiman kumuh yang dominan berada di pinggir sungai. Sedangkan faktor ekonomi yang dinilai mendukung dapat dilihat dari potensi wilayah ini. Karenanya, usulan yang akan diberikan diharapkan dapat menambah nilai ekonomi serta pariwisata untuk wilayah tersebut. (humpro-Bjm) (Scw)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

 


 

Pemprov Kalsel Perlu
Pendapat Anda!


Terima kasih telah mengakses portal berita kami.
Kesediaan anda mengisi survei kepuasan
sangat membantu kami untuk mengevaluasi
penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) tahun 2022
demi kemajuan pembangunan di Kalimantan Selatan.

 

 


Ya, Saya Bersedia

 

Tidak, terima kasih