BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan Workshop Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Perencanaan atau E-Planning se- Kalimantan Selatan.
Workshop yang dilaksanakan 12-13 Mei 2017 di Kantor Bupati Tanah Bumbu tersebut dibuka langsung oleh Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming, Jumat (12/5) di Kantor Bupati Tanah Bumbu.
Workshop dilaksanakan guna meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta membantu Pemerintah Daerah menerapkan sistem perencanaan pembangunan daerah secara transparan dan obyektif kepada publik agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Setidaknya, dengan dilaksanakanya Workshop tersebut Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan diharapkan dapat menerapkan SIMDA Perencanaan yang diintegrasikan dengan SIMDA Keuangan.
Peserta workshop terdiri dari pejabat perencana dan pejabat pengelola keuangan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten di Kalimantan Selatan. Peserta tersebut mendapatkan materi berupa Simulasi SIMDA Perencanaan, dan Integrasi SIMDA Perencanaan dengan SIMDA Keuangan.
Sebelumnya melaksanakan simulasi SIMDA Perencanaan, para peserta workshop menginstal aplikasi SIMDA Perencanaan yang diberikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan kepada masing-masing Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan.
Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming saat membuka Workshop SIMDA Perencanaan se- Kalsel mengatakan turut mendukung kegiatan workshop yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan para pejabat perencana daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sehingga pembangunan yang dilaksanakan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah.
“Kegiatan yang dilaksanakan ini seiring pula dengan Misi Kabupaten Tanah Bumbu yaitu Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif, dan Bersih,” Ujar Bupati Mardani H Maming.
Sementara itu, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat, Gatot Darmasto, mengatakan permasalahan yang terjadi dipemerintahan diantaranya adalah ketidaksingkronan antar tahapan, terutama tahapan perencanaan dan tahapan penganggaran.
Ia mengatakan, korupsi yang terjadi pada pemerintahan disebabkan salah satunya ketidak integrasinya perencanaan dan penganggaran. Kelemahan-kelemahan yang terjadi itu tentunya akan berdampak pula pada pembangunan daerah yang tidak tercapai dengan maksimal.
Untuk itu BPKP memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar efektif, efesien, transparan, dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan BPKP yaitu dengan membangun SIMDA.
Saat ini, sebutnya telah dikembangkan program aplikasi perencanaan pembangunan daerah yaitu SIMDA Perencanaan yang diintegrasikan dengan SIMDA Keuangan.
“Secara umum tujuan dibangunnya sistem ini adalah untuk membantu pemerintah daerah menerapkan sistem perencanaan pembangunan daerah secara transparan dan objektif agar tata kelola pemerintahan menjadi baik,” ujarnya. (rel)
