Kepala Desa Diminta Manfaatkan Dana Desa

Sebagai representasi kepentingan daerah di pusat, Anggota DPD RI Komisi IV lakukan kegiatan reses dengan Rapat Kerja Daerah dengan Pemprov Kalsel, Pemkab / Pemko se Kalsel di Ruang Rapat H. Maksid Setda Prov Kalsel Banjarbaru, Kamis (19/1).

Secara aktif, Anggota DPD RI melakukan kegiatan reses seperti rapat kerja ini tak lain untuk meresap aspirasi di daerah. Secara pasif, Anggota DPD menerima berbagai usulan kepentingan daerah, baik dari perorangan, organisasi masyarakat maupun dari pemerinta daerah.

Rapat kerja kali ini dengan agenda Realisasi Dana Transfer ke Daerah (DAU, DAK, BDH dan Dana Desa) Tahun Anggaran 2016. Dalam hal ini diikuti oleh seluruh perwakilan dari Pemkab/Pemko seKalsel.

Anggota DPD RI utusan Kalimantan Selatan, H. Mohammad Sofwat Hadi mengungkapkan beberapa kebijakan pemerintah mengenai Dana Transfer Daerah yang berhasil diperjuangkan oleh anggota DPD dalam release terdiri dari empat poin.

Satu, Pengalokasian anggaran DAK fisik berdasarkan usulan daerah (proposal based). Dengan demikian tidak akan pernah terjadi DAK fisik yang tidak diusulkan atau tidak dibutuhkan oleh daerah, Dua, Memberikan DAK tambahan untuk daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah kepulauan dan daerah transmigrasi, Tiga,Memberikan diskresi kepada daerah untuk menggunakan maksimal 5% dari pagu DAK fisik untuk kegiatan penunjang yang bersifat non fisik dan, Empat, Menghilangkan kewajiban daerah untuk menyediakan dana pendamping.

Sebagai masukan bagi Anggota DPD RI Komisi IV, para peserta rapat kerja mendapat kesempatan untuk menyampaikan persoalan pembangunan yang dicapai pada tahun 2016 sehubungan dengan agenda rapat kerja.

Salah satu informasi yang diterima oleh Hadi yakni adanya beberapa kepala desa yang tidak menggunakan dana desa karena ditakut-takui terkait pemanfaatannya. Dirinya menanggapi aspirasi tersebut, “Saya minta supaya jangan terlalu mudahmengkriminalisasi kepala desa, jangan menakut-nakuti kepala desa untuk menggunakan dana desa demi meningkatkan kesejahteraan di desa,” ucap Hadi.

Kemudian Hadi juga menyampaikan adanya pemotongan dana desa yang terjadi di tahun 2016, “tahun 2016 ada pemotongan dana desa, olehnya kami ingin mencari masukan pada rapat kerja bersama Menteri Keuangan, Bapenas dan Menteri Dalam Negeri supaya pemotongan tersebut tidak terulang di tahun 2017 ini,” tambah Hadi. Mc Kalsel / Fuz

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

 


 

Pemprov Kalsel Perlu
Pendapat Anda!


Terima kasih telah mengakses portal berita kami.
Kesediaan anda mengisi survei kepuasan
sangat membantu kami untuk mengevaluasi
penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) tahun 2022
demi kemajuan pembangunan di Kalimantan Selatan.

 

 


Ya, Saya Bersedia

 

Tidak, terima kasih